NEWS SUMBAWA

Komisi II Harapkan Pemda dan Kepolisian Awasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Sumbawa Barat, Magaparangnews — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Sekretaris Komisi H. Riyadi, SE meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas terkait dan pihak kepolisian untuk terus memantau pengecer pupuk Se-KSB.

Hal tersebut dilakukan oleh Komisi II DPRD KSB karena diduga adanya pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk para petani.

“Dengan kondisi dan alasan apapun, pengecer tidak diperbolehkan untuk menjual pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET), karena ini sudah melanggar aturan yang ada,” kata H riyadi kepada media ini. Rabu (12/1/2022) melalui selulernya.

H. Riyadi, SE Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat

Ia juga mengingatkan pengecer, bila menjual pupuk diatas HET, izin usahanya bisa dicabut, karena melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi.

“Hal ini juga diatur dengan peraturan Menteri Pertanian republik Indonesia nomor 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian,” jelasnya.

Dia juga meminta Dinas Pertanian melalui BPP agar tetap melakukan sosialisasi dan memantau pengecer saat menjual pupuk ke petani di semua Kecamatan yang ada di KSB.

“Saya juga mengingatkan kepada Pemda agar para pengecer di berikan sosialisasi dan pemahaman bahwa tindakan menjual pupuk diatas HET adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum.” Pungkasnya. (MN-WENDY).

Related posts

Abdul Rahman : Pemberdayaan Itu Hak Desa, PT AMNT Wajib Akomodir

Redaksi Magaparang

Sejumlah Pelaku Usaha dan UMKM Tumbuh Di Sumbawa Barat

Redaksi Magaparang

Ucapan Selamat Dewan Nurjannah Dapil II Partai PDI-P

Redaksi Magaparang

Leave a Comment