NEWS SUMBAWA

Abdul Rahman Desak Sat Pol PP KSB Tertibkan Koperasi Ilegal dan Menerapkan Sistem Riba

Jereweh, Magaparangnews — Tokoh Masyarakat dapil III Abdul Rahman, S.Ag mendorong Sat Pol PP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk melakukan penertiban kepada sejumlah koperasi yang beroperasi dan melancarkan bisnisnya di wilayah dapil III (Jereweh, Maluk dan Sekongkang).

Pasalnya, selain aktifitas koperasi tersebut terindikasi ilegal juga sangat meresahkan masyarakat karena dengan suku bunga yang sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat.

” Saya dorong Sat Pol PP KSB untuk segera mengecek dokumen perizinan semua koperasi, dikarenakan diwilayah KSB banyak terdapat koperasi belum berbadan hukum. Kemudian juga tidak memasang papan nama koperasi sebagai tempat mereka berkantor,” Kata Abdul Rahman, S.Ag saat ditemui media ini dikediamannya, Jum’at siang (22/1/2021).

Abdul Rahman, S.Ag Tokoh Masyarakat Dapil III (Jereweh, Maluk dan Sekongkang)

Keinginan untuk mendorong ini sebagai bentuk rasa prihatin dan peduli kepada masyarakat diwilayah kami. Selain memiliki perizinan abal-abal, praktek bisnisnya juga melanggar UU Koperasi karena menerapkan suku bunga yang relatif tinggi.

” Suka bunga yang relatif tinggi tentu sangat memberatkan nasabah, dan jelas-jelas itu Riba dan diharamkan dalam hukum agam kita,” tegas AR.

Masih keterangan AR, apalagi aktifitas koperasi-koperasi itu menerapkan pola kerja yang menyalahi syariat dan merugikan masyarakat.

“ Kita mendukung siapapun yang berinvestasi di KSB dan Dapil III khususnya. Tapi kan wajib taat aturan dan patuh pada mekanisme yang berlaku. Kalau asal nyelonong, lebih-lebih tidak mengantongi izin, itu kan tidak diperbolehkan dalam negara kita,” ulas AR.

Bila perlu tutup, jelas AR dalam pemaparannya, jika terdapat koperasi- koperasi tanpa perizinan yang lengkap pulangkan saja. Sebab koperasi-koperasi tersebut terindikasi tidak memenuhi syarat, dimana mereka hanya sekitar 5 orang dalam satu koperasi.

” Dimana syarat pembentukan koperasi bisa disahkan jika sudah memiliki minimal anggotanya  20 orang, dan absahnya koperasi diperkuat dengan minimal ada 16 buku wajib dipenuhi, seperti buku anggota, neraca keuangan, buku tamu dan lain-lain.

Sementara Kadis Sat Pol PP yang dihubungi media ini belum juga memberikan klarifikasi dan sampai berita ini diturunkan sudah 3 kali dihubungi masih juga belum memberikan klarifikasi terkait persoalan menjamur koperasi ilegal tersebut.(Mn-Jefi)

Related posts

Penerapan Roster Kerja Baru PT. AMNT Merugikan Pekerja

Redaksi Magaparang

Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Polda NTB Diapresiasi Komisi III DPR RI

Redaksi Magaparang

Distan KSB Ajak Pemdes Berbagi Anggaran Kembangkan Ayam Petelur

Redaksi Magaparang

Leave a Comment